 |
KEPALA PUSAT PELATIHAN
DAN PENDIDIKAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSAT,
SRI MURTININGSIH
(Jubi/Alex)
|
Jayapura (13/2) —Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengajak seluruh masyarakat Papua untuk merencanakan keluarganya dengan baik mulai dari masa remaja.
“Papua adalah bagian dari Indonesia, jadi masyarakat mempunyai hak yang sama untuk mendapat informasi dan pelayanan, meskipun penduduk Papua hanya berjumlah 2,8 juta jiwa sementara luas wilayahnya lebih luas dari pulau Jawa, tapi bukan membatasi kelahiran tetapi bagaimana kesejahteraannya, bagaimana meningkatkan kualitas dari SDM. Untuk itu, kami mengajak masyarakat untuk merencanakan keluarganya dengan baik mulai dari masa remaja,” kata Kepala Pusat Pelatihan dan Pendidikan Kependudukan dan Keluarga Berencana Pusat, Sri Murtiningsih kepada wartawan, di Jayapura, Rabu (13/2).
Dia menjelaskan, kapan seseorang akan menikah harus dipertimbangkan, jangan ketika berumur 12 tahun sudah menikah. Jadi kita harus memberikan pemahaman bagaimana peningkatkan kualitas dari SDM atau masyarakat itu sendiri.
“Kondisi alam di Papua masih koorperatif dengan jumlah penduduk, sehingga kita tidak menggebu-gebu membatasi kelahiran, tetapi bagaimana meningkatkan kualitas SDM,” ujarnya.
Menurut Sri, meskipun di Papua masyarakatnya tersebar dimana-mana serta memiliki geografi yang sulit di jangkau, tetapi harus tetap diberikan informasi.
“Kita tahu di Papua banyak sekali hasil tambang, sehingga membuat banyak orang datang untuk tinggal di Papua. Kemungkinan orang asli Papua baik semua, sementara yang datang ini membawa informasi yang tidak benar. Untuk itu, kita mencoba dengan yang namanya program ketahanan keluarga, bagaimana keluarga-keluarga tadi bisa membentengi keluarga-keluarganya dari pengaruh dari luar,” tukasnya.
Dia menjelaskan, untuk program ketahanan keluarga pihaknya banyak berkerjasama dengan instansi terkait, diantaranya Komisi Penanggulangan Aids Daerah (KPAD). Sehingga lebih ke bagaimana kesejahteraan keluarga, ketahanan keluarga, dan mengatur perencanaan keluarnya dengan baik.
Lanjutnya, hal ini berbeda dengan Provinsi Jawa Tengah, yang mana penduduknya berjumlah 32,3 juta jiwa. Tentu disana kita lebih dorong bagaimana merencanakan keluarganya dengan jumlah anak yang lebih sedikit berbeda dengan di Papua.
“Jadi masing-masing daerah intervensinya beda, namun yang pasti Papua dan Papua Barat yang kita prioritaskan adalah bagaimana masyarakat mendapat akses informasi tentang keluarga yang lebih baik itu seperti apa,” katanya.
Menyinggung soal berapa besar minat masyarakat untuk ber-KB, kata Sri Murtiningsih, pengetahuan masyarakat terhadap salah satu alat kontrasepsi modern di Indonesia sudah mencapai 99,7 persen. Data ini berdasarkan survey demografi dan kesehatan Indonesia yang dilaksanakan oleh BPS. Jadi masyarakat yang sudah mau ikut KB ada sekitar 70 persen, berarti masih ada kesenjangan 27 persen.
Sementara di Papua, dengan kondisi gegrafi yang sangat luas tentu tidak sama dengan daerah lain, untuk mendapatkan akses informasi saja masih sangat sulit.
“Saya tidak memiliki data pasti mengenai pengetahuan masyarakat terhadap salah satu alat kontrasepsi. Memang kita harus akui berdasarkan data SDKI tahun 2012 oleh BPS, total rata-rata anak yang dipunyai oleh seorang wanita usia subur umur 15-49 tahun Papua tertinggi di Indonesia (3,5 persen). Tentu ini menjadi tantangan sendiri, tetap tidak boleh memaksa keluarga untuk ikut KB dan lainnya, tetapi bagaimana dia mengatur, merencanakan keluarganya dengan sebaik-baiknya. Itu yang perlu kami sampaikan,” katanya. (Jubi/Alex)
Blogger Comment
Facebook Comment